Sejalan dengan evolusi perdagangan surat-surat berharga, saham dan komoditi yang telah berkembang pesat yang mencapai $ 1270.00 trilliun per tahun sementara perdagangan barang dan jasa global hanya sekitar $ 30.00 trillion per tahun maka telah terjadi "evolusi ekonomi" dan mengakibatkan terjadinya evolusi sistim monetar dan dengan sendirinya mengakibatkan evolusi kebijakan moneter di negara-negara maju.
Evolusi tersebut mengakibatkan terjadinya evolusi manajemen ekonomi dan manajemen nilai tukar dan hadirnya teori-teori nilai tukar yang baru. Akibatnya, peranan bank-bank sentral menjadi bertambah dan memisahkan "kebijakan ekonomi" dan "kebijakan nilai tukar" di dalam kebijakan moneternya. Namun keduanya saling terkait dan saling berhubungan akan tetapi dikelola dengan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan tetap mempertimbangkan kedua-nya menjadi satu kesatuan.
Akibatnya analisa nilai tukar harus didasarkan kepada kebijakan bank-bank sentral dalam hal nilai tukar sementara analisa ekonomi didasarkan kepada kebijakan bank-bank sentral dalam hal ekonomi tetapi keduanya saling berhubungan dan terkait "akibat perilaku para pelaku pasar". Sebagai pihak yang menghubungkan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan nilai tukar maka "para pelaku pasar" mempunyai posisi yang paling terkuat dari pada negara dan bank-bank sentral. Pemerintah hanya sebatas "regulator dan supervisor" dan bank-bank sentral hanya sebatas "manager ekonomi".
Kenyataan ini tidak bisa disangkal karena peranan pemerintah dalam ekonomi hanya sekitar 10 % - 20 % dari ekonomi suatu negara sementara selebihnya adalah merupakan peranan swasta atau pasar. Dengan kata lain dari sekitar $ 17.00 trilliun perputaran ekonomi AS dalam setahun hanya sekitar $ 1.7 trilliun yang menjadi peranan pemerintah sementara selebihnya atau $ 15.3 trilliun adalah peranan swasta atau para pelaku pasar atau dari $800 milliard perputaran ekonomi Indonesia dalam setahun hanya sekitar $ 80.00 milliar yang menjadi peranan pemerintah dan selebihnya atau $ 720 milliar adalah peranan swasta atau para pelaku pasar. Peranan para pelaku pasar inilah yang dikelola oleh bank-bank sentral dalam kebijakan ekonominya sehingga dapat dimengerti kenapa peranan Gubernur bank sentral AS jauh lebih penting dari pada Presiden AS. Sesungguhnya kalau kita mau jujur peranan Dewan Gubernur Bank Indonesia jauh lebih berperan dari pada Presiden Indonesia dalam hal perekonomian Indonesia akan tetapi belum dipahami oleh masyarakat pada umumnya termasuk para ekonom.
Meningkatnya laju transaksi nilai tukar yang telah mencapai sekitar $ 1270.00 trilliun dalam setahun mengakibatkan peranan bank-bank sentral negara-negara maju jauh lebih besar dari pada pemimpin-pemimpin negara-nya dan bank-bank sentral menyipakinya dengan menerapkan dua jenis kebijakan yang berbeda untuk mengelola perekonomiannya dan mengelola nilai tukarnya. Dalam bidang perekonomian bank-bank sentral menerapkan kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga, menaikkan atau menurunkan rasio kecukupan modal perbankan (CAR), legal lending limit perbankan, kebijakan distribusi kredit per sector ekonomi, kebijakan standarisasi kredit, uang beredar dan lain-lain. Sementara dalam bidang nilai tukar bank-bank sentral menerapkan kebijakan central bank market sterilization, central bank market un-sterilization, central bank market intervention dan lainnya.
Dengan demikian kebijakan bank-bank sentral dalam nilai tukar menjadi dasar analisa nilai tukar yang terdiri dari (1) central bank market sterilization, (2) central bank market un-sterilization, (3) central bank market intervention dan lainnya. Kebijakan bank-bank sentral dalam perekonomian adalah bahagian dari (2) central bank market un-sterilization. Dengan demikian kebijakan bank-bank sentral dalam nilai tukar sudah mengakkomodasi kebijakan bank-bank sentral dalam perekonomian.
Para pelaku pasar dan masyarakat adalah dua kubu yang berkepentingan dan yang bertentangan. Yang dimaksud dengan parapelaku pasar dalam hal ini adalah bankier dan para investors sementara masyarakat adalah masyarakat umum (consumer) dan swasta non-perbankan dan keuangan. Jika bank-bank sentral tidak menyesuaikan kebijakan perekonomian dan kebijakan nilai tukar yang bertentangan dengan para pelaku pasar maka para pelaku pasar tidak akan mendukung kebijakan tersebut dan jika kebijakannya tidak menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat maka pemerintah atau Kongress (tergantung perundang-undangan bank-bank sentral masing-masing) akan menegor bank-bank sentral selaku pengawas. Sehingga tidak mengherankan jika terjadi pro-kontra yang meluas antara para pelaku pasar dan masyarakat dalam kebijakan bank-bank sentral dimana satu dan yang lainnya memiliki kepentingan yang berbeda. Tarik menarik kepentingan para pelaku pasar dan masyarakat inilah yang sering menjadi dilemma bagi bank-bank sentral dalam menerapkan kebijakannya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranana bank-bank sentral mendominasi maju dan mundurnya perekonimian suatu negara bukan pemerintah atau presiden-nya. Akan tetapi dalam keadaan tertentu pemerintah dan bank sentral duduk bersama untuk memadukan kebijakannya agar tidak bertentangan. Tetapi perlu diingat bahwa peranan pemerintah dalam perekonomian hanya 10 % sampai 20 % dari perekonomian negara ditambah dengan kewenangan politik-nya sebagai "regulator dan pengawasan".
Dikutip dari tulisan bang Johannes LS
Dikutip dari tulisan bang Johannes LS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar