Pernyataan ini disampaikan oleh Ferdinand Hutahaen dari Lembaga Energy Watch Indonesia.
Keruwetan tata niaga dan tata kelola BBM kita sepertinya bukan semakin berkurang namun semakin bertambah dengan penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar, dimana liberalisasi harga ini selain tidak seduai dengan UUD 45 juga liberalisasi banci yang ternyata tidak membawa mamfaat kebaikan bagi Pertamina karena menurut pengakuan Pertamina, saat ini Pertamina terus merugi hingga puluhan trilliun karena menjual BBM dengan harga rugi. Ini aneh, masa penentuan harga diserahkan pada mekanisme pasar tapi Pertamina ngaku jual rugi? Artinya kebijakan liberalisasi harga BBM tersebut hanya menambah carut marut tata kelola dan tata niaga BBM kita, ini harus segera dihentikan, tidak bermamfaat dan cenderung hanya menambah kegelisahan dipasar, publik dibuat waswas berbisnis karena harga BBM merupakan komponen utama investasi berbisnis.
Kenapa liberalisasi harga BBM ini harus dihentikan? Alasannya selama ini Pertamina jual rugi, rugi hingga puluhan trilliun karena mengimpor minyak lebih mahal dari harga jual ke pasar sementara BBM sudah tidak disubsidi. Ini tentu mengacaukan keuangan pertamina.
Dengan demikian, maka kami sarankan Pemerintah bersama Pertamina segera menghentikan mekanisme pasar ini, dan segera menentukan harga jual BBM secara flat yang berlaku hingga akhir tahun. Menurut hitungan saat ini, pemerintah sebaiknya menetapkan di harga jual Rp.7500/ltr untuk premium Ron 88, ini batas psikologis yang bisa diterima rakyat dan Pertamina sudah untung. Melihat trend yang ada, harga minyak tahun ini akan bertahan di kisaran USD 45- USD 55/ barel.
Pertamina juga jangan cengeng teriak merugi terus, Pertamina harus berani transparan ke publik dimana ruginya, kenapa rugi, jangan hanya berlindung dibalik pernyataan pertamina jual rugi. Coba Pertamina jujur membuka ke publik tentang komponen penentuan harga jual BBM, supaya ketahuan ruginya kenapa, dibagian mana kita harus lakukan efisiensi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar